SUMUT.SIN.CO.ID – Kanwil Kemenkum Sumut melaksanakan fasilitasi harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Binjai. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kanwil Kemenkum Sumut ini menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi daerah tersusun secara selaras, baik dari sisi substansi maupun teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Senin (10/08/2026).
Tiga rancangan yang dibahas meliputi pengaturan penghasilan Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirtasari; perubahan kedua atas Perwali Binjai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa; serta perubahan kedua atas Perwali Binjai Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembahasan, para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut memberikan sejumlah saran dan masukan terhadap materi muatan maupun teknik penulisan rancangan. Penyempurnaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk sistematika dan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pembahasan juga memastikan masing-masing rancangan dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rancangan terkait Perumda Tirtasari diarahkan untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam pemberian penghasilan sesuai tanggung jawab dan kinerja, sementara dua rancangan lainnya disusun untuk menyesuaikan standar harga serta perkembangan kebutuhan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Harmonisasi tersebut diharapkan menghasilkan regulasi daerah yang lebih tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat menjadi landasan yang jelas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Binjai.
